Harian NTT – Pemerintah Kabupaten Kupang mewajibkan seluruh pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyerap produk lokal dan hasil tani masyarakat setempat. Langkah ini diambil untuk memastikan anggaran besar yang berputar dalam program prioritas nasional tersebut dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi petani, nelayan, UMKM, hingga BUMDes di Kabupaten Kupang.
Instruksi tegas tersebut disampaikan Bupati Kupang, Yosef Lede, dalam rapat evaluasi berkala Program MBG bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyedia bahan baku, Korwil Badan Gizi Nasional (BGN), serta unsur Satgas MBG di Aula Kantor Bupati Kupang, Rabu (09/09/2026).
“Program Makan Bergizi Gratis ini harus benar-benar memberikan makanan bergizi dan berkualitas. Namun, kalau rantai pasoknya berasal dari masyarakat setempat, uang yang berputar juga akan menumbuhkan ekonomi warga,” ujar Yosef Lede.
Bupati secara khusus mendorong penggunaan produk komoditas unggulan daerah yang telah memenuhi standar kualitas, seperti Beras Kupang Emas dan Garam Kupang Emas, untuk masuk ke dalam rantai pasok SPPG. Selain itu, ia menekankan pentingnya evaluasi rutin setiap bulan untuk memantau waktu pendistribusian makanan serta memastikan kontribusi pengusaha lokal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain penguatan rantai pasok lokal, rapat evaluasi tersebut juga memetakan sejumlah tantangan operasional di lapangan, seperti pengelolaan sampah. Wakil Satgas MBG Kabupaten Kupang, Guntur Taopan, mengungkapkan Pemkab tengah menyiapkan lokasi pengelolaan sampah khusus di wilayah Kupang Tengah guna mengantisipasi lonjakan volume sampah dari aktivitas SPPG. Satgas juga meminta SPPG memprioritaskan pembelian hasil panen sayur dan buah dari petani yang berada di sekitar lokasi dapur pelayanan.
Untuk memperkuat legalitas penyerapan produk warga, pihak BGN meminta Pemkab Kupang menerbitkan surat regulasi pemberdayaan bagi UMKM, BUMDes, dan kelompok tani. Pengawasan mutu dan distribusi program kini juga diperketat melalui grup koordinasi terpadu yang melibatkan Pemda, sekolah, SPPG, hingga aparat TNI/Polri setempat.
