Harian NTT– Sebuah langkah bersejarah bagi dunia pendidikan di Indonesia Timur resmi dimulai. Kehadiran negara untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat kini bukan lagi sekadar slogan. Melalui program gagasan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang hadir sebagai oase dan jawaban nyata atas mimpi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk terus bersekolah.
Pada Selasa (14/07/2026), bertempat di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Bupati Kupang Yosef Lede secara resmi membuka kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di sekolah tersebut. Momentum ini ditandai dengan pengetukan mikrofon dan penyematan tanda pengenal secara simbolis kepada para peserta didik baru yang tampak penuh semangat menyambut masa depan baru mereka.
Komitmen Satu Juta Persen untuk Keadilan Sosial
Dalam sambutannya yang penuh kehangatan, Bupati Yosef Lede menegaskan komitmen tanpa batas dari Pemerintah Kabupaten Kupang untuk menyukseskan program ini.
“Kami mendukung program pemerintah pusat seratus persen, bahkan satu juta persen! Program ini adalah solusi nyata dalam menjawab persoalan sosial dan pendidikan, terutama bagi anak-anak kita yang selama ini terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi,” ujar Yosef dengan nada optimis.
Bupati menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat ini dirancang khusus dengan sistem berasrama (boarding school). Konsep ini menjamin kenyamanan, keamanan, serta pembinaan karakter yang komprehensif bagi para siswa.
Dengan seluruh biaya hidup dan fasilitas pendidikan yang ditanggung sepenuhnya oleh negara, beban finansial keluarga kurang mampu terpangkas habis. Langkah ini dinilai sebagai strategi paling konkret dan humanis dalam memutus mata rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan berkualitas yang berkeadilan.
Tepat Sasaran: Sistem “Jemput Bola” Tanpa Pendaftaran Umum
Ada hal unik sekaligus progresif dari sistem operasional Sekolah Rakyat ini. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang, Filpina Kale, mengungkapkan bahwa sekolah ini tidak membuka pendaftaran jalur umum demi memastikan bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
“Proses penerimaan peserta didik dilakukan melalui mekanisme penjangkauan langsung (outreach) ke lapangan oleh Balai Pendidikan Masyarakat, Sentra Efata, Dinas Sosial, hingga para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH),” jelas Filpina.
Filpina juga memaparkan bahwa sekolah yang dipimpinnya kini telah resmi bertransformasi menjadi lembaga permanen dengan nomenklatur baru: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang, setelah sebelumnya berstatus sebagai Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang di bawah naungan Sentra Efata.
Seiring langkah baru ini, Filpina berharap sinergi dengan pemerintah daerah terus berjalan erat, terutama dalam percepatan penerbitan ijazah bagi lulusan angkatan pertama Tahun Ajaran 2025/2026 serta dukungan keamanan lingkungan dari pemerintah kecamatan dan desa setempat.
Mendidik dengan Hati dan Kasih Sayang
Di hadapan para guru, pengasuh asrama, dan tenaga kependidikan yang hadir, Bupati Yosef Lede menitipkan pesan menyentuh agar proses belajar-mengajar di sekolah ini didasari atas rasa kekeluargaan yang tulus.
“Rawat dan didik anak-anak ini seperti merawat anak kandung sendiri. Berikan kasih sayang, perhatian, dan pendampingan terbaik agar mereka merasa nyaman, bahagia, dan mampu menggapai cita-citanya setinggi langit,” pesan Bupati hangat.
Acara peresmian MPLS ini turut dihadiri oleh jajaran tokoh penting, di antaranya Kepala BPBPK NTT Didik Wahyudi, Kepala Satuan Kerja Istiadi Nugroho, perwakilan Kementerian Sosial RI, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang Yulius Taklal, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Marthen Rahakbauw, Kasat Pol PP Aprion Lona, unsur pemerintah kecamatan, kepala desa, serta para orang tua murid yang melepas anak-anak mereka dengan air mata haru sekaligus penuh harapan.
Dengan dimulainya MPLS ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang tidak hanya sekadar membuka gerbang sekolah, melainkan membuka gerbang harapan baru bagi anak-anak bangsa untuk membuktikan bahwa keadilan sosial dan pendidikan berkualitas adalah hak milik semua golongan.
