Harian NTT — Pemerintah Desa (Pemdes) Kuaklalo akhirnya angkat bicara terkait polemik yang menyeret Pemdes Kuaklalo terlibat dalam kasus penganianyaan. Melalui klarifikasi resmi usai melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang di Oelamasi, Kamis (13/7/2026), Kepala Desa Yairus Mau dan Sekretaris Desa Simson Tanu menepis keras tuduhan miring yang menyebut pihak desa ikut merancang konspirasi di balik aksi penutupan jalan dan insiden pembacokan yang sempat viral di salah satu media online.
Kepala Desa Kuaklalo, Yairus Mau, menegaskan bahwa seluruh roda pemerintahan di desanya berjalan di atas rel regulasi dan prinsip transparansi, khususnya terkait pengelolaan kontribusi retribusi galian C.
“Kami pemerintah desa sudah siap memungut kontribusi dari muatan galian C sebesar Rp5.000 per rit. Logikanya, kalau ada konspirasi, Pemdes tidak mungkin mau menarik retribusi itu. Jadi, tuduhan bahwa Pemdes berkonsolidasi atau berkonspirasi dengan BPD adalah tidak benar dan mengada-ada,” ujar Yairus dengan nada tegas.
Yairus menambahkan, pihaknya telah membuktikan transparansi tersebut dengan menyerahkan seluruh dokumen administrasi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Setelah diverifikasi, pihak Dinas PMD menyatakan dokumen tersebut valid dan meminta Pemdes segera meluruskan informasi yang terlanjur simpang siur di tengah masyarakat.
Terkait proses hukum atas insiden berdarah yang terjadi, Pemdes Kuaklalo memilih untuk bersikap kooperatif dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. “Namun, jika ke depannya ada arahan untuk penyelesaian secara kekeluargaan, kami sebagai pemerintah desa tentu siap memfasilitasi,” tambahnya.
Kronologi: Niat Mediasi Berujung Petaka
Sementara itu, Sekretaris Desa Kuaklalo, Simson Tanu, membeberkan kronologi utuh untuk meluruskan berbagai spekulasi liar di lapangan. Insiden ini terjadi pada Selasa, 4 Agustus 2026, bermula dari keresahan warga setempat akibat jalan desa yang berubah menjadi kubangan debu imbas lalu lintas truk pengangkut material pasir dan batu (sirtu) untuk proyek strategis nasional Bendungan Manikin, yang tidak disiram air pada pagi hari, karena selama ini dari pihak kontraktor selalu melakukan penyiraman jalan tersebut.
Menindaklanjuti keluhan itu, Sekdes mendapat laporan dari Wakil Ketua BPD Kuaklalo, Omri Bonat. Sekdes lantas bergerak cepat berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Camat Taebenu untuk turun tangan.
“Justru jika aktivitas material terhenti, Pemdeslah yang paling dirugikan. Kami sudah punya kesepakatan dengan kontraktor agar mereka memperbaiki jalan desa yang rusak dan pipa yang bocor akibat aktivitas truk,” ungkap Simson.
Niat awal untuk meredakan ketegangan justru berbuah petaka. Saat Sekdes Kuaklalo mendampingi Camat Taebenu beserta staf kecamatan bertemu Omri Bonat di lokasi penutupan jalan di RT 05 / RW 03 Dusun 3, ketegangan mendadak memuncak ketika Ishak Hunneno (korban) tiba-tiba datang dan mengeluarkan kata-kata kasar dengan nada tinggi. Dari situlah adu mulut dan di antara pelaku dan korban terjadi.
Melihat situasi memanas, Sekdes berinisiatif mengamankan dan menjauhkan korban sejauh kurang lebih 50 meter dari titik keributan. Namun nahas, di tengah upaya penyelamatan tersebut, pelaku (Omri Bonat) menyerang dari arah belakang dan melakukan pembacokan yang mengenai bagian leher korban.
Dengan klarifikasi terbuka ini, Pemdes Kuaklalo berharap publik tidak mudah percaya pada narasi sepihak yang sengaja dibentuk untuk mendiskreditkan institusi desa. Pemdes kini fokus mengawal proses hukum yang sedang berjalan agar keadilan dapat ditegakkan secara objektif.
Untuk diketahui, saat ini kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke Polda NTT dan tengah dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
