Harian NTT — Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 yang resmi dibuka di Kantor Camat Semau, Kabupaten Kupang. Bukan hanya agenda tahunan bersifat seremonial, lebih dari itu, TMMD edisi 2025 mengukuhkan arah baru pembangunan desa yang berbasis kolaborasi, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat.
TMMD ke-124 tahun ini menyasar dua desa prioritas, yaitu Desa Huilelot, Kecamatan Semau dan Desa Onansila, Kecamatan Semau Selatan. Program ini menggarisbawahi pendekatan ganda: pembangunan infrastruktur dasar serta penguatan kapasitas sosial masyarakat.
Kodim 1604/Kupang tampil sebagai ujung tombak pelaksana, didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dan partisipasi aktif warga setempat.
Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki, dalam sambutannya menekankan bahwa TMMD kini harus dimaknai sebagai rekonstruksi arah pembangunan daerah.
“Kita tidak hanya bicara soal jalan dan sumur. Kita sedang membangun struktur sosial yang baru—masyarakat yang sadar, berdaya, dan resilien,” ujarnya.
Pembangunan dua unit sumur bor dan pembukaan jalan baru memang menjadi output fisik yang nyata. Namun TMMD kali ini juga menyeimbangkan aspek non-fisik, dengan rangkaian penyuluhan tentang stunting, hukum, teknologi tepat guna, hingga nilai-nilai kebangsaan.
Semangat TMMD mencerminkan jawaban lokal atas tantangan global: krisis pangan, ketimpangan wilayah, dan penurunan kohesi sosial. Pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang diadopsi selaras dengan tren pembangunan inklusif dan partisipatif.
Menurut pengamat sosial di NTT, kolaborasi antara TNI dan masyarakat sipil melalui TMMD adalah contoh nyata dari konsep “co-governance” yang mulai diterapkan dalam tata kelola pembangunan daerah. “Ini bukan hanya kerja pembangunan, tapi kerja peradaban,” ujarnya.
Kegiatan pembukaan dihadiri oleh berbagai elemen, dari pejabat kabupaten hingga kepala desa, menandakan bahwa TMMD telah menjadi simpul sinergi lintas sektor. Dari birokrasi hingga akar rumput, semua terlibat dalam satu gerak bersama.
“Kita sedang menanam harapan di tanah desa,” tegas Aurum. Harapan itu bukan hanya jalan yang bisa dilalui kendaraan, tapi kesadaran kolektif yang menjadi fondasi Kupang sebagai kabupaten yang tangguh dan berkeadilan.
